Hasil bincang-bincang dalam sebuah diskusi di warung kopi, 24122012
Pemilihan presiden Indonesia melalui pemilihan langsung --dengan beberapa capres yang diusung oleh parpol-- berpotensi besar menimbulkan money politic, konflik horizontal, serta pemborosan uang rakyat yang luar biasa.. Cost politic yang sangat besar itu sudah dimulai sejak pemunculan tokoh yang akan diusung menjadi capres, cost pencitraan, iklan, tim sukses, pelaksanaan kampanye, dsb.. Tentu saja semua cost itu harus kembali lagi selama masa jabatan sang pemenang, plus keuntungannya...
Jika saja prosesi pilpres itu diubah mekanismenya, maka segala cost politic itu akan bisa ditekan seminim mungkin.. Caranya;
1. KPU menerima pendaftaran balonpres dari parpol maupun balonpres independen yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan administratif.
2. MPR melakukan sleksi dan fit and proper test terhadap balonpres melalui mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga balonpres semakin mengerucut. Melalui seleksi yang ketat namun objektif itu, termasuk dengan menggali track reccord sang balon, maka dipilih dan ditetapkan maksimal 5 orang balonpres.
3. Balonpres itu kemudian ditetapkan menjadi capres, lalu tahapan kampanye dimulai.
4. Kampanye capres dibiayai oleh negara, bukan oleh parpol. Setiap capres diberi fasilitas yang sama untuk tampil di media massa, debat capres, maupun iklan visi misi capres, serta pemasangan baliho. Semua tahapan kampanye pilpres dilaksanakan/dikelola oleh KPU secara adil bagi masing-masing capres. Dengan memprioritaskan kampanye dialogis maupun debat capres, maka kampanye dengan pengerahan massa bisa dihindari dan cost yang harus dikeluarkan capres pun bisa ditekan seminim mungkin.
5. Setelah melalui masa kampanye yang dibiayai oleh negara itu, maka barulah dilaksanakan pemungutan suara secara langsung...
Dengan mekanisme pilpres seperti ini diyakini bahwa cost politic pilpres bisa ditekan serendah mungkin dibandingkan dengan pola pilpres sebelum2nya.. Presiden terpilih pun tidak punya hutang/beban yang besar lagi terhadap partai yang mengusulkannya sehingga presiden bisa lebih independen dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan..
Bagaimana pendapat kawan-kawan terhadap alternatif ini...?
